Kadin Tolak Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik karena baik pengusaha maupun lembaga sertifikasi halal serta pengawas dinilai belum siap memenuhi aturan itu.

Rancangan Undang Undang Jaminan Produk Halal akan berdampak negatif bagi dunia usaha, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha industri kecil menengah dengan kemampuan permodalan dan akses kepada informasi yang terbatas, kata Wakil Ketua Kadin Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani.

Menurut dia, pelaku usaha khususnya kalangan menengah dan kecil belum siap menyesuaikan proses produksi serta menyediakan sumber daya untuk memenuhi ketentuan itu. Selain itu, lembaga sertifikasi dan pengawasan juga dinilai tidak akan siap untuk melakukan sertifikasi terhadap berbagai produk pangan, obat, kosmetik, dan produk lainnya yang harus disertifikasi halal.

Dalam 11 tahun terakhir telah terbit sekitar 8.000 sertifikat halal yang sebagian besar dimiliki oleh industri besar dan menengah.

Kalau diwajibkan, semua produk harus disertifikasi lagi, bisa dibayangkan biayanya dan antreannya seperti apa. Nanti bisa menimbulkan label palsu, jika terjadi antrean panjang, ujarnya.
RUU Jaminan Produk Halal saat ini masih dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPR dan ditargetkan selesai pada akhir periode DPR di bulan September 2009.

Untuk itu, Kadin mendesak agar dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen dunia usaha dan pemerintah, bukan hanya Departemen Agama dan MUI namun juga BPOM, Departemen Kesehatan, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, serta Departemen Perindustrian. Kami minta tidak dimandatorikan, tetapi lebih baik sukarela saja, tutur Hariyadi.

Implementasi Tidak Mudah
Ketua Bidang Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Franky Sibarani, menambahkan kewajiban sertifikasi halal bukan hanya menimbulkan biaya pembuatan sertifikat saja, namun juga mengubah seluruh proses bisnis.

Peralatan produksi harus disesuaikan agar memenuhi standar halal. Produsen juga harus memiliki karyawan yang kompeten untuk mengawasi proses produksi agar masuk kriteria halal. Ini tidak mudah, perlu pendidikan dan training, katanya.

Selain itu, bahan baku produksi juga harus disertifikasi halal agar produknya menjadi halal. Menurut Franky, hal itu tidak mudah dilakukan karena untuk produk makanan ada sekitar 15 jenis bahan baku, sedangkan untuk kosmetik bisa terdiri dari 50-100 jenis bahan baku. Apa kita siap untuk mengubah itu semua. Buat apa membuat Undang Undang kalau kita belum siap, tegasnya.

Suara keberatan bukan hanya datang dari produsen makanan dan minuman, namun juga produsen kosmetik dan obat-obatan. Perlu dikaji dampak RUU ini bila diwajibkan. Tanpa ada kejelasan dan kejelasan infrastruktur sertifikasi nanti akan muncul kebingungan dan malah menghambat pertumbuhan industri kita. Hanya industri yang besar yang bisa tumbuh, kata Ketua Bidang Perdagangan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Bambang Sumaryanto.

Saat ini terdapat 700 perusahaan kosmetik dan sebagian besar (60-70%), diantaranya industri kecil dan hanya 8% yang masuk kategori industri besar.

Beberapa produsen memang sudah ada yang masuk pasar muslim dan secara sukarela mendaftarkan produknya. Ini sudah baik karena memanfaatkan halal sebagai keunggulan bersaing. Rata-rata bahan baku kosmetik banyak yang impor, kalau harus ada sertifikasi halal bahan baku akan panjang prosesnya, tambahnya.

Pendapat Kadin Tentang Pengaturan Jaminan Produk Halal : 

- Sertifikasi halal dilakukan dengan prinsip sukarela.

- Biaya sertifikasi halal harus tidak memberatkan pelaku usaha, efisien dan tidak dikaitkan   

  dengan jumlah produksi

- Pencantuman keterangan halal dicetak langsung dan merupakan satu kesatuan yang tidak 

  terpisahkan dari label produk.

- Sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang berlaku

- Jaminan kerahasiaan informasi formula produk

- Kemudahan proses sertifikasi termasuk penerapan asas resiprositas dengan lembaga di luar negeri.

 

Related Post:

- Pemerintah Sambut Baik Pembahasan Lagi RUU Jaminan Produk Halal

- Tak Semua Produsen Makanan, Farmasi dan Kosmetika Setuju RUU JPH

- RUU Jaminan Produk Halal 'Mandek' di DPR

- Opini: Apakah Obat Wajib Halal?

Kopi Indonesia Ditengah Dinamika Pasar Kopi Global

Masyarakat penikmat kopi di dunia tidak pernah meragukan cita rasa kopi Indonesia yang memiliki aroma dan rasa kopinya yang kaya selera. Mutlak kita pun tidak meragukan kopi produksi dalam negeri telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Label Indonesia sebagai produsen terbesar kopi dunia sudah jelas. Masuk peringkat ke 4 setelah Brasil, Vietnam dan Kolumbia, dengan sumbangan devisa cukup besar. 

Areal produksi kopi di Indonesia diperkirakan sekitar 1,3 juta hektare, yang tersebar dari Sumatra Utara, Jawa dan Sulawesi. Kopi jenis Robusta umumnya ditanam petani di Sumatra Selatan, Lampung, dan Jawa Timur, sedangkan kopi jenis Arabika umumnya ditanam petani di Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Flores.

Produksi  kopi Indonesia saat ini mencapai sekitar 650 ribu ton per tahun. Sebagian besar dari  jumlah itu  sampai saat ini diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia dan Singapura. Jumlahnya  sekitar 500 ribu ton per tahun. 

Ekspor dari Indonesia ini relatif kecil dibanding kebutuhan kopi dunia yang mencapai sekitar 6 juta ton per tahun. Meski demikian, kopi hasil produksi para petani di Indonesia itu sangat diminati di pasaran dunia karena memiliki mutu yang cukup tinggi.

Produktivitas kopi nasional masih rendah dan sangat jauh jika dibandingkan dengan produktivitas kopi di Vietnam yang mencapai 3 ton per hektare.

Coffee Market Overview Sept 2011

Di Indonesia, produktivitas kopi Robusta lebih tinggi dari produktivitas kopi Arabika yang akhir ini mulai banyak digemari petani Indonesia. Permintaan dunia yang tinggi terhadap kopi Arabika juga telah ikut mendorong Indonesia untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kopi Arabika ini, yang secara rata-rata memiliki harga yang lebih tinggi.

Harga kopi Robusta dan Arabika di tingkat global mengalami kenaikan sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada transaksi April 2011 harga kopi Robusta tercatat US$ 259 per ton, sangat jauh dibanding dengan harga rata-rata pada 2009 yang hanya US$ 165 per ton.

Demikian pula, harga kopi Arabika yang tercatat telah melampaui US$ 660 per ton, suatu lonjakan tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata pada 2009 yang hanya US$ 317 per ton. Dengan kinerja ekspor yang mencapai 300 ribu ton saja, maka devisa yang dapat dikumpulkan Indonesia mampu mencapai US$ 77,7 juta.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI)   Pranoto Soenarto memperkirakan konsumsi kopi nasional bisa naik 20% pada tahun ini. Tentunya  membuat  optimis upaya peningkatan produksi kopi nasional   menjadi produsen utama kopi di dunia.

Mengingat, Brasil dan Vietnam masih mengandalkan peningkatan kualitas produk, jadi belum fokus untuk menggenjot produksi. "Saat ini, permintaan kopi di dunia tinggi. Harganya juga mulai tinggi. Seandainya 10% saja penduduk Indonesia minum kopi hingga tiga cangkir per hari, produksi kita habis diserap lokal,” kata Pranoto, dalam seminar Commodity Price Outlook 2012.

Pranoto menerangkan program peningkatan produksi dengan pengembangan lahan, harus difokuskan kepada petani. Sehingga, bisa menikmati pertumbuhan pasar kopi dunia.  "Kalau bisa, industri-industri perusahaan kopi skala besar-menengah tidak usah investasi di lahan lagi. Kita ajukan penambahan lahan petani saja. Jadi, industri di dalam negeri membeli dari petani," ujar Pranoto yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

|  next page  |