Perilaku Konsumen Kelas Menengah Indonesia Berubah

Terjadi perubahan pola konsumsi kelas menengah di Indonesia. Hasil riset The Boston Consulting Group (BCG) menunjukkan gelombang konsumen baru kelas menengah ke atas atau Middle and Affluent Consumer (MAC) akan tumbuh dalam jumlah dan daya beli.

"Tren konsumsi bergerak dari produk untuk memenuhi kebutuhan dasar ke produk yang menawarkan kenyamanan  yang lebih besar," ujar Partner & Manager Director, BCG Singapore Vaishali Rastogi di Hotel Four Season, Rabu (6/3).

Perubahan ini didukung oleh kesadaran finansial oleh MAC. Kaum MAC merupakan generasi yang optimis memiliki kehidupan lebih baik daripada generasi sebelumnya. 



Tujuan ini menjadi titik penting dalam keputusan konsumsi suatu produk. Mereka kritis memilih produk unggulan, berdaya tahan tinggi dan fungsional. Produk tersebut juga harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga, daripada kepentingan pribadi.

Pola belanja seperti ini terjadi merata hampir di seluruh Indonesia. Riset ini mencakup indikator demografi di tujuh pulau, 33 provinsi 99 kota dan 393 kabupaten. Di pulau Jawa sendiri nantinya akan memiliki jumlah kelas menengah lebih banyak dibandingkan dengan seluruh produk Thailand. Jumlah MAC di Indonesia  diproyeksikan meningkat dua kali lipat antara tahun 2012 dan 2020, dari 74 juta jiwa menjadi 141 juta jiwa.

Keputusan belanja kaum MAC tidak lagi didominasi iklan semata. Keluarga dan lingkungan sosial menjadi dorongan kuat untuk konsumen melakukan pembelian. MAC pun termasuk rajin melakukan perbandingan produk dengan menggunakan berbagai media termasuk internet. "Mereka mencari penawaran terbaik dari produk unggulan," ujar Partner dan Managing Director BCG Singapore, Dean Tong pada seminar Asia's Next Big Opportunity, Selasa (6/3).

Sebanyak 63 persen responden mengatakan mereka tidak menghabiskan uang untuk kebutuhan sendiri sebelum kebutuhan keluarga terpenuhi. Dibandingkan di Cina, hanya 46 persen konsumen yang memiliki perilaku seperti ini. 

Lalu saat memasuki segmen kelas menengah keatas, konsumenn rela mengeluarkan uang yang anggap lebih bernilai.Termasuk dalam kategori ini yaitu pendidikan, renovasi rumah, barang-barang yang tahan lama dan perawatan.

Manfaat fungsional dari sebuah produk juga menjadi salah satu pertimbangan utama. Misalnya, konsumen akhirnya membeli DVD player dan flat screen TV untuk menghemat uang pergi ke bioskop. Termasuk dalam hal ini, membangun rumah juga dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Riset melibatkan 4000 responden dengan melihat pola belanja setiap orang. Responden berpenghasilan mulai di bawah Rp 1 juta (miskin) hingga lebih dari Rp 7,5 juta  (elit). Saat ini Indonesia memiliki 12 kota dengan lebih dari 1 juta MAC. Pada tahun 2012, jumlah populasi berlipat ganda menjadi 22 kota dengan lebih dari 1 juta orang. Kaum ini menyebar di kota besar seperti Palembang, Makassar, Batam, Semarang, Pekanbaru dan Padang. 

Penyebaran ini berguna untuk perusahaan yang menargetkan populasi kelas menengah atas. Hal ini terutama bagi perusahaan yang telah menjangkau 50 persen dari basis kelas menengah atas. Perusahaan jenis ini harus mengatur kekuatan penjualan dan jaringan rantai pasokan jika ingin mempertahankan tingkat jangkauan yang sama. 

"Mereka harus mendistribusikan barang untuk memenuhi permintaan di kota-kota kecil yang mungkin tidak menjadi perhatian sebelumnya," ungkap Presiden Direktur BCG Indonesia, Eddy Tamboto.(*)

------------------------------------------------------------------------ 

Menyoal Lonjakan Impor Bahan Pangan

Sebagai negara agraris negeri ini, memiliki tanah subur dan air yang melimpah, namun masih terus membutuhkan komoditas pangan impor. Jumlahnya terus melonjak sejak awal tahun 2013 ini. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada awal 2013 impor beras sudah mencapai 46 ribu ton senilai US$ 22,9 juta. Impor jagung sebesar 335 ribu ton dengan nilai US$ 102 juta; kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe sebanyak 54 ribu ton senilai US$ 34 juta;  serta biji gandum dan meslin didatangkan 517 ribu ton atau senilai US$ 207 juta. 


Pasar di dalam negeri juga kebanjiran terigu impor 16 ribu ton senilai US$ 7 juta; gula pasir sebesar 3.860 ton senilai US$ 2,6 juta; gula tebu sebesar 297 ribu ton atau seharga US$ 155,9 juta;  bawang putih tercatat sebesar 23 ribu ton atau US$ 17,4 juta; serta tembakau sebesar 11 ribu ton atau senilai US$ 53,2 juta.

Yang sangat memprihatinkan adalah garam impor. Sebagai negeri dengan garis pantai mencapai 95.181 kilometer terpanjang nomor empat di dunia, Indonesia masih mengimpor garam sebanyak 156 ribu ton atau senilai US$ 7,7 juta.

Pemerintah berulang kali menegaskan impor pangan bukan merupakan kebijakan utama dalam mengatasi masalah pangan. Kebijakan impor pangan merupakan alternatif terakhir manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi target kebutuhan nasional. Selain itu, dalam kondisi pasar bebas, kita tidak dapat dengan mudah menolak masuknya produk impor.

Persoalan saat ini adalah pemerintah tampaknya terlena dengan kebijakan alternatif.  Isi perut bangsa ini makin tergantung hasil pertanian negara lain. Padahal, Indonesia memenuhi syarat sumberdaya seperti lahan yang luas, iklim yang tropis, penduduk yang agraris, dan pasar yang besar. 

Patut dipertanyakan seberapa serius komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Impor pangan yang terus menerus memperlihatkan bahwa pemerintah selalu mengambil cara atau kebijakan gampang untuk menyelesaikan persoalan pangan. Pemerintah juga dapat dinilai tidak memiliki keinginan untuk membangun kedaulatan pangan sebagai persoalan mendesak.

Semestinya pemerintah secara bertahap mengurangi impor pangan seiring pembenahan sektor pertanian yang fokus pada komoditas dan lokasi, baik mengembangkan kawasan yang ada (existing) maupun kawasan baru. Kawasan sentra produksi tersebut mengembangkan komoditas strategis dan unggulan, yaitu komoditas pangan dan komoditas nonpangan Jenis komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu ditargetkan mencapai swasembada. 

Selama ini, strategi pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian boleh dikatakan “salah sasaran”. Fokus pemerintah sebagian besar pada pemberian subsidi, sementara aspek lain seperti mekanisasi dan modernisasi pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian terabaikan.  Irigasi banyak yang rusak dan sentra-sentra produksi sulit dijangkau karena kondisi jalan buruk. 

Ini menyebabkan investasi di sektor pertanian kurang menarik.  Realisasi nilai investasi di sektor pertanian pada 2008-2012 secara kumulatif total mencapai Rp 61,11 triliun, atau rata-rata Rp 12,2 triliun per tahun. Minimnya investasi di sektor pertanian pada gilirannya menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat, sementara daya saing produk terus kalah dibandingkan komoditas pangan asing.

Untuk itu, semua elemen bangsa ini harus menyadari bahwa terlalu menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok kepada produk impor bisa menjadi bumerang dan mengancam kedaulatan bangsa. Jangan lagi mengabaikan sektor pertanian. Indonesia tidak akan bisa menjadi bangsa yang maju tanpa didukung kemandirian pangan nasional. (*)

------------------------------------------------------------------------